Menteri ESDM Beberkan Poin Penting Perubahan Kebijakan Energi Nasional

By oli665 Jul 8, 2024 #energi #kementerian esdm




Jakarta

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mendorong penyelesaian Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Kebijakan Energi Nasional (KEN). Hari ini, Menteri ESDM Arifin Tasrif, selaku Ketua Harian Dewan Energi Nasional (DEN) melakukan rapat kerja dengan Komisi VII DPR RI.

Arifin menjelaskan, RPP KEN sebagai pengganti Peraturan Pemerintah (PP) 79 Tahun 2014 menjadi pedoman pengelolaan energi dengan prinsip berkeadilan dan berkelanjutan. RPP KEN juga diharapkan menciptakan ketahanan energi nasional.

“Tujuan RPP KEN memberi arah mewujudkan kebijakan pengelolaan energi dengan prinsip berkeadilan, berkelanjutan, keterpaduan, efisiensi, produktivitas, dan berwawasan lingkungan, guna terciptanya kemandirian nasional dan ketahanan energi nasional,” katanya dalam Rapat di DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (8/7/2024).


ADVERTISEMENT


SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Menurut Arifin, pemerintah perlu mengganti PP 79 tahun 2014 karena tidak tercapainya goal pertumbuhan ekonomi serta sasaran penyediaan dan pemanfaatan energi. Hal ini dipicu oleh perubahan lingkungan strategis yang cukup signifikan, baik di tingkat nasional maupun international.

“Dengan asumsi makro ekonomi, goal pertumbuhan ekonomi nasional 2019 sampai 2023 sebesar 7-8%. Namun capaiannya di 2015 sampai 2018 sekitar 5%. Dan terjadi anomali akibat dampak krisis ekonomi international dan pandemi COVID-19, hingga 2020 terjadi minus 2%,” bebernya.

Dalam paparannya, berikut poin-poin perubahan arah kebijakan dalam pembaruan KEN:

1. Grand Strategi untuk tetap menjaga Ketahanan Energi dalam Transisi Energi:

– Menjaga keamanan pasokan dan keterjangkauan harga selama transisi
– Meningkatkan Konservasi Energi dan Efisiensi Energi
– Memaksimalkan Energi Baru dan Terbarukan
– Meminimalkan penggunaan Fossil (batu bara dan bensin) Mengoptimalkan penggunaan Gasoline, sebagai transisi
– Penggunaan Energi Baru (nuklir) untuk menyeimbangkan dan mencapai Goal Dekarbonisasi

2. Transisi energi mencapai puncak emisi di 2035 dan internet 0 emission pada tahun 2060. Goal bauran EBT tahun 2060 sebesar 70% – 72%

3. Menetapkan proyeksi energi ultimate dan konsumsi listrik, suplai dan bauran energi primer, tingkat emisi GRK sektor energi (CO2e) dan intensitas emisi GRK sektor energi

4. Pendanaan untuk dekarbonisasi sektor energi dan ketahanan energi melalui APBN, APBD dan sumber lain nasional maupun internasional

5. Insentif fiskal dan nonfiskal, disinsentif dan pembiayaan untuk BUMN dan BU serta kompensasi untuk BUMN dalam program transisi energi dan ketahanan energi.

6. Peningkatan TKDN meliputi teknologi dan rancangan bangunan, bahan subject matter, komponen lain yang terkait, tenaga kerja, sumber pendanaan serta peningkatan nilai tambah

7. Partisipasi masyarakat dalam kegiatan usaha penyediaan dan pemanfaatan energi serta pendanaan dekarbonisasi energi dan ketahanan energi.

Penyiapan dan peningkatan kemampuan sumber daya manusia dalam pelaksanaan program transisi energi

8. Kerja sama dan diplomasi energi tingkat internasional untuk memperkuat posisi keenergian Indonesia dan mewujudkan transisi energi yang berkeadilan

(kil/kil)



Source link

By oli665

Rekomendasi untuk anda

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *